2019, Semua Startup Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Harus Terdaftar OJK

Diposting pada

Tertanggal 16 September POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan secara resmi diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini merupakan payung hukum bagi Fintech penyelenggara IKD.

Perkembangan teknologi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Perkembangan tersebut secara secara cepat mendorong terbentuknya inovasi layanan jasa keuangan digital. Oleh sebab itu perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan memberikan payung hukum bagi perusahaan startup penyelenggara Inovasi Keuangan Digital agar terus berkembang.

Singkatnya menurut OJK, IKD tidak hanya perlu dikelola dengan baik, namun juga diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarkat Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut OJK menerbitkan POJK No.13/POJK.02/2018.

 

Penerbitan POJK No.13/POJK.02/2018

Dalam keterangan tertulis tertanggal 1 September, OJK menerbitkan aturan bagi perusahaan Inovasi Keuangan Digital dalam POJK No.13/POJK.02/2018. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan payung hukum dan melakukan pengawasan terhadap Fintech penyelenggara IKD.

Sukarela Batunanggar, selaku Deputi Komisioner OJK Institute menyatakan bahwa OJK terus mendorong startup untuk lebih transparan dalam menawarkan produk dan jasa keuangan. POJK 13 mengatur seluruh stratup IKD wajib mendaftarakan diri ke OJK.

POJK No.13/2018 ini terdiri dari 17 bab dan 43 pasal yang bakal mengatur beberapa poin mulai Penyelesaian Transaksi, Penghimpunan Modal, Pengelolaan Investasi, Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Perasuransian, Pendukung Pasar, hingga Pendukung Keuangan Digital lainnya.

 

17 Bab POJK No.13/POJK.02/2018

Peraturan OJK tengan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memuat 17 bab sebagai berikut:

  1. Bab I Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal.
  2. Bab II Tujuan Ruang Lingkup dan Kriteria IKD terbagi dalam 3 pasal.
  3. Bab III tentang Pencatatan terdiri dari 2 pasal.
  4. Bab IV tentang Regulasi Sandbox terdiri dari 7 pasal.
  5. Bank V tentang Pendaftaran yang terbagi dalam 3 pasal.
  6. Bank VI Mengenai Pemantauan yang terdiri dari 6 pasal.
  7. Bank VII Mengenai Pelaporan yang terdiri dari 5 pasal.
  8. Bank VIII Mengenai Tata Kelola terdiri dari 1 pasal.
  9. Bab IX Tentang Pusat Data terdiri dari 1 pasal.
  10. Bank X Tengan Perlindungan dan Kerahasiaan Data terdiri dari 1 pasal.
  11. Bab XI Tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 4 pasal.
  12. Bab XII Tentang Aspek Kepatuhan terdiri dari 1 pasal.
  13. Bab XIII Mengenai Koordinasi dan Kerjasama terdiri dari 2 pasal.
  14. Bank XIV Tentang Larangan terdiri dari 1 pasal.
  15. Bab XV Tentang Ketentuan Sanksi terdiri dari 2 pasal.
  16. Bank XVI Tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal.
  17. Bank XVII Tentang Penutup terdiri dari 2 pasal.

 

Secara resmi peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 ditandatangani pada 15 Agustus 2018 dan berlaku satu bulan setelah peraturan tersebut dikeluarkan. Dengan demikian POJK No.13/POJK.02/2018 efektif telah berlaku tanggal 16 September.

Harapannya pada tahun 2019 mendatang, seluruh fintech penyelenggara Inovasi Keuangan Digital bisa mendaftarkan disi ke Otoritas Jasa Keuangan dengan mentaati POJK No.13/POJK.02/2018. Lebih lanjut tujuan ini tidak sebatas memberikan payung hukum bagi pelaku startup fintech semata, namun juga mendorong IKD agar memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.